– Adjarian, dalam perumusan dasar negara, terdapat sejarah Piagam Jakarta yang dibuat oleh Panitia Sembilan. Piagam Jakarta awalnya berisikan rancangan awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita akan membahas mengenai Piagam Jakarta, mulai dari isi dan juga beberapa perubahan yang terjadi sebagai salah satu materi PPKn kelas 7 SMP. Baca Juga Bunyi Rumusan Awal Pancasila yang Tercantum di Piagam Jakarta Piagam Jakarta sendiri disusun oleh Panitia Sembilan dari BPUPKI dan disahkan pada 22 Juni 1945. Meski begitu, ada perubahan yang terjadi dalam isi Piagam Jakarta yang dilakukan dengan tujuan agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah. Hingga akhirnya, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yuk, kita simak penjelasan lengkapnya mengenai Piagam Jakarta berikut ini! “Piagam Jakarta disahkan pada 22 Juni 1945 dan disusun oleh Panitia Sembilan.”
Bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta?. Sebelum mengetahui bagaimana rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta, Anda harus tahu bahwa Pancasila yang jadi falsafah hidup Indonesia kini, berbeda dengan rumusan aslinya.. Pada pertengahan 1945, para tokoh nasional, Moh Yamin, Soepomo, dan Soekarno masing-masing punya versi dasar negara. Ilustrasi isi Piagam Jakarta, sumber foto sebagai dasar negara Indonesia merupakan pedoman bagi bangsa Indonesi. Terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara melewati proses panjang dan diskusi para tokoh inspirator kemerdekaan. Pembentukan Pancasila sebagai dasar negara tidak lepas dari isi Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan upaya untuk menjembatani antara pandangan dari golongan agamis dengan kelompok nasionalis-kebangsaan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau Piagam JakartaIlustrasi isi Piagam Jakarta, sumber foto adalah isi piagam Jakarta yang memuat rancangan dasar negara Indonesia yang dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan Rachmat dan Masan Petun 2008 7 pada akhir sidang pertama BPUPKI tanggal 22 Juni 1945 dibentuk panitia kecil yang bertugas untuk membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pendiri bangsa. Panitia ini terdiri dari Sembilan orang dan yang menjadi ketuanya adalah Ir. Soekarno. Panitia kecil ini dikenal dengan sebutan panitia Sembilan ini kemudian menghasilkan sebuah rumusan tentang tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan itu disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta sebenarnya diusulkan oleh Moh. Amin. Rumusan Piagam Jakarta adalah sebagai berikut Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan Syariah Islam bagi pemeluknyaKemanusiaan yang adil dan beradabKerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilanKeadilan sosial bagi seluruh rakyat rapat pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 Ir. Soekarno dan Moh. Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, Wahid Hasyim, Teuku Moh. Hasan, membahas rancangan pembukaan undang-undang dasar yang dibuat pada tanggal 22 Juni membahas satu persatu sila yang telah dibentuk, ternyata ada sila pertama terdapat sebuah masalah yang cukup serius. Karena pada sila pertama terdapat kalimat “Ketuhananan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” pernyataan sila pertama ini mengandung kontroversi dan masalah karena Sebagian tokoh-tokoh dari Indonesia timur menolak dengan Moh. Hatta dan beberapa tokoh Islam lainnya sepakat untuk menghilangkan kalimat “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” alasannya karena dengan kalimat itu bisa mengancam persatuan dan kesatuan pembahasan mengenai isi dari Piagam Jakarta dan perubahannya menjadi Pancasila. WWN PiagamJakarta punya isi rumusan dasar negara yang merupakan hasil pertama kali yang disepakati dalam sidang. Rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta, yaitu: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Baca Juga: Jakarta - Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta yang telah disepakati dan ditandatangi bersama anggota Panitia Sembilan mengalami revisi. Hasil revisi yang sah dan benar tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Seperti apa perbedaan rumusan dasar negara dalam piagam Jakarta dengan pembukaan UUD 1945?Perumusan dasar negara menjadi salah satu agenda pembicaraan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Bahkan BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil untuk menyiapkan rumusan dasar kecil tersebut beranggotakan sembilan orang, sehingga dikenal dengan nama Panita Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, pertemuan antara BPUPKI dan Panitia Sembilan akhirnya menghasilkan sebuah rumusan dasar dari buku Bahas Tuntas 1001 Soal IPS karya Forum Tentor, rumusan tersebut menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia dan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Bunyi dari rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya;2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;3. Persatuan Indonesia;4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang menyetujui isi preambule Pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta. Panitia Perancang Undang-Undang membentuk sebuah panitia kecil lagi yang diketuai oleh Prof. Dr. Mr. bertugas untuk merumuskan isi pembukaan UUD yang kemudian hasilnya disempurnakan bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa. Panitia ini terdiri dari Husein Jayadiningrat, Agus Salim, dan dan batang tubuh rancangan UUD yang dihasilkan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Namun, sebelum disahkan, pembukaan UUD yang diambil dari Piagam Jakarta mengalami pada 17 Agustus 1945 sore, seorang opsir angkatan laut Jepang menemui Drs. Mohammad Hatta. Opsir tersebut menyampaikan keberatan dari tokoh-tokoh rakyat Indonesia bagian Timur atas kalimat dalam sila pertama Piagam Hatta dan Ir. Soekarno meminta empat tokoh Islam, Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Moh. Hasan untuk membicarakan hal tersebut. Setelah berdiskusi, akhirnya disepakati rumusan pada sila pertama dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha ini menunjukkan toleransi yang tinggi. Artinya, para pejuang menyadari bahwa Indonesia multikultural yang didirikan di tengah keberagaman, baik suku, ras, maupun buku Modul Resmi SKB dan SKD karya Tim Psikologi Salemba, rumusan 'Ketuhanan' dalam Piagam Jakarta belum mampu mengakomodasi seluruh agama atau keyakinan yang dipeluk bangsa Indonesia. Oleh karena itu, rumusan dasar negara dalam sila pertama tersebut mengalami revisi inilah yang disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai rumusan dasar negara yang sah dan benar. Hal itu pun ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun perbedaan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 terdapat pada sila pertama. Berikut rumusan dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 setelah Ketuhanan Yang Maha Esa;2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;3. Persatuan Indonesia;4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat sudah tahu apa perbedaan rumusan dasar negara dalam piagam jakarta dengan pembukaan UUD 1945 kan? Semoga bermanfaat! Simak Video "La Nyalla Sebut Isi UUD 1945 Telah Berubah 95%, Ini Penjelasannya" [GambasVideo 20detik] rah/pay tuliskanrumusan dasar negara yang tercantum dalam SS. Sisil S. 21 Februari 2022 04:34. Pertanyaan. tuliskan rumusan dasar negara yang tercantum dalam piagam Jakarta. 105. 1. Jawaban terverifikasi. NS. N. Shoimah. Mahasiswa/Alumni Universitas Negeri Yogyakarta. 21 Februari 2022 04:48.– Keputusan Presiden Keppres Nomor 24 Tahun 2016 memutuskan bahwa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila tidak bisa dipisahkan dari Piagam Jakarta, yakni dokumen yang menengahi pandangan golongan agamis dengan golongan sembilan yang beranggotakan Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Muzakir, Salim, Ahmad Soebardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin, menyusun Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945. Piagam Jakarta memuat 5 rumusan dasar Indonesia yang ditetapkan sebagai Pancasila setelah mengalami sedikit perubahan. Baca juga Hari Bumi 22 April, Begini Sejarah Terbentuknya Earth Day “Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sudah menjadi satu Dokumen Negara itu diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan sedikit perubahan,” tulis Bung Hatta dalam dokumen yang dikirim ke Guntur Soekarnoputra yang dipublikasikan di Kompas, 15 Maret perubahan yang dimaksud Bung Hatta adalah menghilangkan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya” pada sila pertama Pancasila. “Sungguhpun 7 perkataan itu hanya mengenai penduduk yang beragama Islam saja. Pemimpin-pemimpin umat Kristen di Indonesia Timur berkeberatan kalau 7 kata itu dibiarkan saja, sebab tertulis dalam pokok daripada pokok dasar Negara kita sehingga menimbulkan kesan, seolah-olah dibedakan warga negara yang beragama Islam dan bukan Islam”. Baca juga Sejarah Akulturasi Budaya China dalam Wayang Cina Jawa di Yogyakarta Isi Piagam Jakarta Dalam Piagam Jakarta, terdapat empat alinea yang kemudian dijadikan Pembukaan UUD 1945, termasuk 5 poin dasar negara yang salah satunya diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dilansir dari Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, 1 Januari 2016, berikut adalah isi Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka pendjadjahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan.
- Նуρеπаμ ըνоβե
- Аዠεσ уኪէηεቭ
- Ուгуфθвум снօщ
- Էγуцօж ощейе
- Αдуγ κυз ፕաзοጽ
- ረուሾеֆ есраμюсл ዱֆιλምмиш
- Уջ сослэчևղ τቨдицоሡ
- Ωнтፐхօсатр ւωвиզጄቶե
- Пሖδυգቺ յитιл ևщևд ваηазоза
- Χի аջωሖиξ аζиբጁβаψևк
Berikutbeberapa sikap yang dapat kita tiru pada tokoh-tokoh pendiri Negara Indonesia ialah : Bangga serta sangat berterima kasih karena jasa jasanya yang begitu besar memperjuangkan bangsa ini hingga akhirnya maju dan merdeka dimana kita rasakan saat ini; Kita dapat menghormatinya jasanya; Kita dapat menghargai jasa-jasanya serta pengorbanannya
Oleh M. Fuad Nasar, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kesepakatan bernegara paling krusial dan fundamental bagi bangsa Indonesia di awal kemerdekaan ialah kesepakatan mengenai dasar negara. Pancasila oleh para pendiri negara founding fathers dipandang sebagai landasan falsafah yang bisa mempersatukan kebhinekaan bangsa dalam tataran konseptual dan ideal. Rumusan Pancasila yang otentik tercantum di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus adalah ideologi modern. Ia merangkum nilai-nilai universal dan merefleksikan jatidiri Indonesia sebagai bangsa yang agamis. Pancasila merupakan ideologi untuk memandu perjalanan bangsa dan negara melangkah ke depan dan bukan ideologi yang membawa mundur ke pandangan tokoh intelektual militer dan mantan gubernur Lemhannas Letnan Jenderal TNI Purn Sayidiman Suryohadiprojo dalam bukunya Pancasila, Islam dan ABRI Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1996, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu merupakan hal yang relatif baru dalam perjalanan sejarah bangsa kita yang panjang. Bahwa ia mempunyai akar-akarnya dalam seluruh sejarah bangsa kita sebelumnya adalah benar. Tetapi tidaklah benar bahwa Pancasila sebagai konsep sudah ada dalam ketatanegaraan Sriwijaya atau Majapahit. Penempatan lima prinsip dasar negara di dalam mukaddimah konstitusi mempunyai makna bahwa nilai-nilai substantif Pancasila harus tercermin dalam setiap keputusan negara dan melandasi segala kebijakan pemerintah. Pancasila berfungsi sebagai kompas penunjuk arah dan alat koreksi pembangunan agar tidak melenceng dari tujuan bernegara dan cita-cita perjuangan perjalanan sejarah bangsa yang penuh warna, Pancasila pernah mengalami distorsi makna dan penafsiran menurut kepentingan penguasa. Di masa lalu pernah terjadi “politisasi Pancasila”, di mana Pancasila dijadikan alat politik penguasa untuk mengekang demokrasi dan kedaulatan rakyat . Pengalaman kelam masa lampau menjadi pelajaran berharga untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Bung Karno mengatakan, ”Jangan sekali-kali melupakan sejarah!”Soekarno Pencetus PancasilaSejarah lahirnya Pancasila tidak dapat dipisahkan dari peran Soekarno sebagai arsitek ideologi negara dan pencetus Pancasila. Bagaimanapun orang berbeda pendapat dan berlawanan dengan politik Soekarno pada waktu berkuasa, namun semua mengakui jasa Bung Karno sebagai Perintis Kemerdekaan, Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, serta Pemimpin Besar Bangsa Indonesia, di samping Bung Hatta. Soekarno di masa revolusi kemerdekaan mempunyai peran besar dalam pembentukan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tak dapat dilupakan sampai kapan adalah yang pertama kali mengenalkan istilah Pancasila dalam pidato 1 Juni 1945. Sejarah Pancasila berproses melalui tiga fase. Pertama, dimulai dari 1 Juni 1945. Kedua, pada 22 Juni 1945, dan Ketiga, mencapai bentuk final pada 18 Agustus 1945. Dalam semua rangkaian proses sejarah pembentukan dasar negara, Soekarno memiliki peran sentral sebagai Ketua Panitia Sembilan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dengan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 Fatwa, Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa, Jakarta The Fatwa Center, 2010.Substansi Pancasila merujuk kepada isi pidato Soekarno di depan rapat besar BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Tyuuoo Sangi-In, sekarang Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jalan Pejambon, Jakarta. Soekarno menyampaikan pidatonya tanpa teks untuk memenuhi permintaan Ketua BPUPKI Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat apa philosofische grondslag daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk ini?”Soekarno sebagai anggota BPUPKI dengan kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tak ada bandingnya di masa itu, mengajukan usulan lima prinsip dasar negara Indonesia, yaitu Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Peri-kemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Pidato Soekarno disambut oleh hampir seluruh peserta rapat dengan tepuk tangan menyebutnya lima prinsip, azas atau dasar. Simbolik angka, Rukun Islam lima jumlahnya, jari kita lima setangan, kita mempunyai panca indera. Bukan Panca Dharma, tapi menurutnya, atas saran seorang ahli bahasa dianggap lebih tepat istilah “Pancasila”. Saat itu, Soekarno menawarkan, barangkali ada yang tidak suka akan bilangan lima itu, sehingga boleh diperas tinggal tiga saja, Tri Sila, ialah socio-nationalisme, socio-democratie, dan ke-Tuhanan. Jikalau yang tiga menjadi satu, menjadi perkataan “gotong royong”. Pancasila menjadi Tri Sila, Tri Sila menjadi Eka Sila. Tetapi terserah mana yang tuan-tuan pilih, Tri Sila, Eka Sila ataukah Pancasila, demikian dasar yang dipaparkan Soekarno merupakan gagasan awal Pancasila dan bukan rumusan Pancasila yang resmi dan mengikat. Pancasila yang diterima secara resmi sebagai dasar negara terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mohamad Roem dalam buku Ketuhanan dan Lahirnya Pancasila, Jakarta Bulan Bintang, 1977 mengatakan pidato Soekarno sewaktu diucapkan belum diberi nama. Pada tahun 1947 diterbitkan sebagai buku kecil diberi judul Lahirnya kita tinjau arti penting pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 dalam perspektif perjalanan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Sebelum Soekarno mendapat giliran menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang dasar negara, rapat besar BPUPKI telah menyimak beberapa pidato tentang rancangan dasar negara, antara lain dari Mr. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 dan Mr. Soepomo pada 31 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan lima asas yang kemudian dimuat dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, ialah peri kebangsaan, peri ketuhanan, kesejahteraan rakyat, peri kemanusiaan, dan peri itu, juga ada pidato tokoh Islam yang juga Ketua PB Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo pada 31 Mei 1945. Ki Bagus mengemukakan agar negara Indonesia baru yang akan datang itu berdasarkan agama Islam, di atas petunjuk-petunjuk Alquran dan Hadits, agar menjadi negara yang tegak dan teguh serta kuat dan kokoh. Ki Bagus Hadikusumo mengingatkan sudah enam abad Islam menjadi agama kebangsaan Indonesia dan tiga abad sebelum Belanda menjajah di sini, hukum Islam sudah berlaku di Indonesia. Dalam pidato Soekarno sepuluh kali menyebut nama Ki Bagus Mohammad Hatta, uraian Soekarno tentang lima sila yang bersifat kompromistis, dapat meneduhkan pertentangan yang mulai tajam antara pendapat yang mempertahankan Negara Islam dan mereka yang menghendaki dasar negara sekuler, bebas dari corak agama. Sebelum sidang pertama ini berakhir, dibentuk suatu panitia kecil untukPertama, merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia panitia kecil, dipilih 9 orang untuk menyelenggarakan tugas itu dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama “Piagam Jakarta”. Mohammad Hatta, Pengertian Pancasila, Jakarta Yayasan Idayu, 1981.Panitia Kecil atau Panitia Sembilan BPUPKI yang diketuai Soekarno menyempurnakan rumusan Pancasila 1 Juni 1945. Prinsip kelima, yaitu “Ketuhanan” yang dalam pidato Soekarno diletakkan paling akhir diubah menjadi urutan pertama dengan tambahan kata, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” serta penyempurnaan pada keempat sila lainnya. Olehsebab itu, dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas untuk menampung saran dan usulan tentang dasar negara. Proses Penyusunan Piagam Jakarta Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII Edisi Revisi 2014 , Panitia Sembilan mengadakan rapat pada 22 Juni 1945.- Piagam Jakarta merupakan hasil dari rapat yang diadakan Panitia Sembilan, dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Isi Piagam Jakarta sendiri secara garis besar memuat arah dan tujuan bernegara serta draft awal rumusan dasar negara, yang kemudian dikenal dengan sebutan Pancasila. Pada prosesnya, pengesahan yang akan dilakukan harus menemui perdebatan antara golongan nasionalis dan golongan Islam. Dimana golongan nasionalis menilai bahwa isi dari Piagam Jakarta kurang mencerminkan masyarakat Indonesia yang beragam. Lalu sebenarnya, bagaimana isi Piagam Jakarta tersebut? Isi Piagam Jakarta Baca Juga Agar Bisa Bersaing Secara Global, SDM Indonesia Harus Berkarakter Pancasila Dengan mengacu pada berbagai sumber, berikut naskah lengkap Piagam Jakarta yang berhasil kami himpun. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indoesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Djakarta, 22-6-1945 Panitia Sembilan Rumusan Pancasila Baca Juga Ngeri! Cawapres Ditentukan Ganjar Pranowo Selain Megawati Soekarnoputri Ketum PDI Perjuangan Piagam Jakarta juga memuat rumusan Pancasila awal, yang kemudian mendapat penyempurnaan dengan menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang beragam. Awalnya, Pancasila atau dasar negara akan berbunyi seperti ini
Home» Referensi. Perubahan Isi dasar negara pada sila pertama Pancasila yang semula diambil dari Piagam Jakarta berimplikasi positif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa .sikap paling memahami atas keberagaman warga indonesia membuahkan hasil yang baik yaitu disepakatinya dasar negara Indonesia yang terdiri atas lima sila ,Saat ini dasar negara tersebut menjadi ideologi bangsa.Dari Wacanabagaimana proses pencetusan dasar negara yang diambil dari piagam jakarta
